permendagri tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah. go. permendagri tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah

Judul: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah: T. Pertanahan Nasional tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Permendagri No. Peraturan Perundang-undangan. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 1 Muspida: 172. n, u. Tempat Penetapan. Anda ingin mengetahui pedoman tata naskah dinas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Unduh dokumen resmi yang berisi peraturan menteri nomor P. 000,- ( Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rubu Rupiah ) Peserta Menginap di Hotel (1 Kamar/Peserta) Selama 3 hari 2 malam, Konsumsi (makan pagi, makan siang,makan malam), caffe break 2 kali sehari, sertifikat. 066 Stempel Dinas. HM. 13 Juli 2023, Hotel Fave Braga, Bandung Senin – Kamis, 17 s. 32 MB: Produk Hukum Terbaru. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Undang-undang nomor 61 Tahun. Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kemendagri dan Pemda, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa sesuai dengan pelaksanaan Pasal 374 ayat (2) huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan yang bersifat. 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan, sehingga perlu disesuaikan kembali; c. 3. ABSTRAK:: a. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam. 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum; c. ai. inisial organisasi bulan tahun SHTIbuatan urut agenda [1. (1) LAMPIRAN. 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Dicabut sebagian dengan : PERMENDAGRI No. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan di lingkungan. Beranda. keputusan mendagri no. Pasal 2 Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri disusun dengan tujuan: a. Peraturan Wali Kota No. bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Naskah Dinas; Mengingat : 1. Hut. Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah mengalami perubahan seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Adalah “Pengelolaan informasi tertulis. 2 4 TAHUN 20 12 ). 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Badan: Indonesia. Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah juga ditambahkan hal baru terkait pengaturan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,. Demikianlah yang bisa saya share Kode Nomor Surat Dinas Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah . pdf. Sulsel adalah No. Istilah Kepegawaian; Kumpulan Peraturan;. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. 6, jdih. f - 10 -. yang ditujukan kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, pejabat instansi lain dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Nomor Peraturan : 10. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga No. Diantaranya perubahan kasifikasi jenis naskah dinas menjadi naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus dan naskah dinas lainnya serta penyusunan. Pemerintah Daerah di Luar Negeri. 2019/No. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. U Pengarang/Badan : Kemendagri RI: Keterangan Status : Mengubah Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO. 1. “disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah”,pemda tidak memiliki pemahaman bahwa dalam penentuan besaran pemberian TPP “Sky is The Limit”; c. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian. tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1035); - 3 -. Disamping itu Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan penyesuaian baik di sisi. . Permendagri Tahun 2023 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 26 Januari 2023 Tanggal Pengundangan 15 Februari 2023 Tanggal Berlaku 15 Februari 2023 Sumber. TAHUN 2014 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN D E N GAN R AH M A T T U H A N Y A N G M AHA E S A BUPATI KEBUMEN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas. SE Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi Berdasarkan Permenpan Nomor 1 Tahun 2023Nomor 40 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2020/No. 9 MiB)2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 12. bahwa pedoman umum. 135, BN. PERMENDAGRI No. 3. Pasal 16. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. pemerintahan daerah,. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020. TENTANG. 2023. Penyusunan Naskah Dinas. 10. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022. BAB II Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas (Pasal 2 – Pasal 17). 102 TAHUN 1992 TENTANG ; TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Terbitan:. 23/2014 tentang pemerintah daerah, Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap. 4. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Menteri. bahwa Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 112/J. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik Pta Jawa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Pasal 2 Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri disusun dengan tujuan: a. UU; PERPPU; PP;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah dokumen hukum yang mengatur tentang tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, dan anggaran yang harus dilaksanakan oleh unit. Tata naskah. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Aceh . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Gubernur tentang Peraturan Pelaksana an Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. 0 stars based on 35 reviews PERATURAN MENTERI DALAM. Undang -Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -d aerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, TambahanPerban Nomor 16 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur tentang tata naskah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PERMENDAGRI No. 13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota. 15 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. go. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas, Permendagri No. SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengarang - Sumber - Tempat Terbit - Delegasi - File Peraturan: Attachment Size; Permendagri nomor 55 Tahun 2010 tentang Naskah Dinas. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. GO. ID : 5 HLM. 061 Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi) 061. DASAR HUKUM 1. 2017/NO. 000,- ( Empat Juta Tujuh. Tahun. TENTANG DATABASE PERATURAN. com. Peraturan Gubernur. SE Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi Berdasarkan Permenpan Nomor 1 Tahun 2023tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. Jenis Peraturan. Kategori Peraturan. 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan. Pengetikan RPD ini mengacu pada Pasal 12 bahwa, “Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran menggunakan jenis huruf arial 12 Untuk mengetahui kepuasan pengunjung terhadap layanan dokumentasi dan JDIH Provinsi Bali sesuai dengan Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu. Judul. 2021-11-13. Dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan penyesuaian baik di sisi regulasi daerah maupun teknis pelaksanaannya. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penerapan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 48); Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini: a. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI BUPATI SUKABUMI, Menimbang : a. U. Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah adalah: 1. Pasal 9 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemda (Pemerintah Daerah), menyatakan Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas: a) korespondensi internal; dan b) korespondensi eksternal. peraturan daerah bupati bandung8. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA, Menimbang : a. Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Senin – Kamis, 03 s. 1. Title: Permendagri nomor 42 tahun 2016 tentang tata naskah dinas dilingkungan kementerian dalam negeri dan pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah / Cipta Media Indonesia, Author: Indonesia|Cipta Media Indonesia, Publisher:Jakarta : Cipta Media Indonesia, 2016, Subject:Arsip negara - Undang-undang , peraturan , Isbn: , Type:. 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Serta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); 5. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. sebagai pedoman dalam pengelolaan dan teknis tata naskah dinas. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan. Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Mengingat : 1. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. 6. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tata tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah di tetapkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan bahwa untuk harmonisasi dengan. 144, peraturan. 750. E. penempatan a. 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Tutup. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Beranda; Peraturan. RAPAT KOORDINASI JDIH DENGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH 2537 View Kamis, 07 Jul 2022, 10:18:05 WIB. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan. permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah. : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Dan Penyusunan Instrumen Hukum Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;; Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak. Semoga ada manfaatnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah. penyelenggaraan sistem pengendalian intrn pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten sukabumi: bd no. KEPI1 121/M. Unduh pdf. BAB II Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas (Pasal 2 – Pasal 17). TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 16 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan. U. Pelaksanaan Tugas dan. ABSTRAK PERATURAN. Arsip adalah Naskah Dinas yang dibuat dan diterima oleh pimpinan unit kerja dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan. BANTEN ( PER GUB NO. 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jenis. 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Aplikasi ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri No. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.